Federasi Serikat Bolaang Mongondow: Manifesto Persatuan 14.455,92 Km² di Tanah Totabuan
Federasi Serikat Bolaang Mongondow menjadi benteng diplomasi para raja Pantura dalam mempertahankan kedaulatan dari kolonialisme hingga gejolak pasca-1950

Federasi Serikat Bolaang Mongondow lahir sebagai strategi politik dan hukum untuk mempertahankan kedaulatan wilayah seluas 14.455,92 km² di jazirah utara Sulawesi. Para raja pesisir utara membangun federasi ini guna menghadang skema desentralisasi kolonial Belanda yang ingin mereduksi status kerajaan menjadi sekadar pemerintahan desa administratif.
Di bawah atap Komalig Kaidipang, para pemimpin Kaidipang Besar, Bintauna, Bolaang Uki, dan Mongondow menyatukan kekuatan. Mereka mendeklarasikan Federasi Bolaang Mongondow Raya sebagai entitas Zelfbesturende Landschappen yang sah dalam kerangka hukum kolonial.
Langkah ini memaksa Belanda mengakui wilayah besar tersebut sebagai satu kesatuan politik, bukan sekadar kumpulan kerajaan kecil.
Skala Wilayah yang Setara Negara Berdaulat
Luas Federasi Serikat Bolaang Mongondow mencapai lebih dari 54 persen daratan Sulawesi Utara. Angka 14.455,92 km² bukan simbolik, melainkan fakta geografis.
Wilayah ini hampir setara dengan Timor Leste. Bahkan lebih luas dari Bahama, dan jauh melampaui luas Luxembourg.
Belanda tidak pernah menempatkan Residen khusus di Bolaang Mongondow. Mereka hanya menunjuk Assistent-Resident, karena menghadapi struktur federasi yang kuat secara hukum dan politik.
Strategi Benteng Pegunungan Lindungi Federasi
Para raja memahami ancaman meriam kapal perang kolonial. Mereka memindahkan pusat kekuasaan ke pedalaman.
Kotamobagu ditetapkan sebagai ibu kota federasi. Kotabangon menjadi pusat kerajaan Mongondow. Keputusan ini menciptakan benteng alami yang terlindungi pegunungan.
Strategi ini membuat Belanda tidak bisa mengandalkan serangan laut. Mereka dipaksa bernegosiasi langsung dengan elite lokal yang mempertahankan status Zelfbestuursregelen.
Runtuhnya Tatanan dan Tragedi Pasca-1950
Kekuatan Federasi Serikat Bolaang Mongondow mulai melemah setelah sistem kerajaan berakhir pada 1 Juli 1950. Pergolakan Permesta 1955–1960 mengguncang wilayah pesisir dan pedalaman.
Komalig di Bintauna, Bolaang, dan Bolaang Uki hancur. Kotamobagu sebagai simbol persatuan turut menjadi medan perebutan.
Pasukan Brawijaya dan Siliwangi masuk dari dua arah untuk merebut kembali wilayah tersebut. Tugu Bundaran Paris di Kotamobagu kini berdiri sebagai saksi sejarah konflik dan perpecahan.
Warisan Persatuan dan Tantangan Generasi Kini
Sejarah mencatat bahwa Federasi Bolaang Mongondow Raya dibangun melalui diplomasi, visi geopolitik, dan kesadaran kolektif. Pantura menjadi motor persatuan, sementara Kotamobagu berperan sebagai jantung administrasi.
Ironisnya, generasi modern sering melupakan fondasi ini. Padahal tanpa federasi, wilayah seluas 14 ribu kilometer persegi berisiko terfragmentasi dan kehilangan daya tawar politik.
Federasi Serikat Bolaang Mongondow bukan sekadar narasi historis. Ia adalah fondasi identitas dan arsitektur politik kawasan Totabuan.
Manifesto Melawan Lupa
Data wilayah 14.455,92 km² tidak terbantahkan. Status federasi tercatat dalam regulasi kolonial. Pantura menjadi pusat gagasan, dan Kotamobagu menjadi simbol pertahanan.
Memahami sejarah federasi berarti menjaga kesinambungan identitas politik. Tanpa kesadaran kolektif, sejarah bisa berulang dalam bentuk fragmentasi baru.
Satu federasi. Satu kedaulatan. Satu Bolaang Mongondow Raya.
- Sirajudin Lasena (SJL) Gaspol di Retret Hari Pertama: Dalami “Unity of Command” Bareng Menhan RI!
- Menjelajah Benteng Oranje Gorontalo: Jejak Sejarah yang Memukau di Atas Bukit



