Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) resmi menyerahkan hibah aset senilai miliaran rupiah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat ekosistem keuangan regional. Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) menyerahkan NPHD dan BAST langsung di Kantor Pusat OJK, Jakarta.
Aset strategis berupa lahan dan bangunan di Jalan Diponegoro, Kecamatan Wenang, Manado akan difungsikan sebagai pusat operasional OJK Sulut. Fasilitas ini ditujukan untuk mendorong pengawasan sektor jasa keuangan, edukasi literasi, serta layanan inklusi yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Penandatanganan dokumen hibah ini adalah wujud nyata sinergi Pemprov Sulut dan OJK untuk penguatan kelembagaan dan pelayanan publik,” tegas Gubernur YSK. Ia menambahkan, penguatan OJK penting untuk membangun sistem keuangan sehat, transparan, dan inklusif, sekaligus menjawab tantangan pasca-pandemi dan transisi menuju ekonomi hijau.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengapresiasi dukungan tersebut. “Ini investasi untuk masa depan keuangan yang lebih tangguh,” ujarnya.
Dasar Hukum & Tata Kelola
Hibah didasarkan pada Surat Ketua Dewan Komisioner OJK Nomor S-58/D.01/2025 (5 Juni 2025) dan Keputusan Gubernur Sulut Nomor 290 Tahun 2025 (25 September 2025). Gubernur YSK menegaskan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tetap menjunjung transparansi dan akuntabilitas.
Target Dampak: Literasi 80% & Akselerasi Inklusi
Pemprov Sulut menargetkan literasi keuangan 80% pada akhir 2026. Kehadiran kantor OJK baru diharapkan mempercepat:
- Perluasan akses kredit UMKM,
- Edukasi digital banking,
- Pemerataan layanan hingga Bolaang Mongondow dan Kepulauan Sitaro.
Kinerja ekonomi Sulut turut menguat: tumbuh 5,2% pada triwulan III-2025, ditopang pariwisata dan perikanan. Dengan dukungan OJK, pertumbuhan ini diharapkan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Hadir dalam Acara
Asisten Administrasi Umum Dr. Fransiscus Manumpil, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Denny Mangala, Kepala BKAD Clay Dondokambey, SSTP, MAP, Kepala Dinas ESDM Drs. Fransiskus Maindoka, serta Staf Khusus Gubernur.
Langkah strategis ini menegaskan Sulawesi Utara sebagai provinsi progresif yang siap bersaing di era ekonomi inklusif, sejalan dengan visi “Sulut Maju, Indonesia Unggul.”
- Menjelang RUPS Bank SulutGo 2025: Isu Pergantian Direksi dan Komisaris Menguat
- Inilah Daftar Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Pasca-Pelantikan, Apa Saja yang Diterima?
- Pelantikan Kepala BPKAD Boltara: Nul Hakim Resmi Nahkodai Pengelolaan Keuangan Daerah
