Gempa Sulawesi Utara M7,6: Pemprov Sulut Gerak Cepat, Satu Korban Jiwa di Manado

Posko Tanggap Darurat Diaktifkan, Evakuasi Warga Pesisir Dimulai

Gempa Sulawesi Utara berkekuatan Magnitudo 7,6 mengguncang wilayah ini pada Kamis pagi, 2 April 2026. Pemerintah Provinsi Sulut langsung mengaktifkan Posko Tanggap Darurat dan segera mengevakuasi ribuan warga pesisir. Satu korban jiwa meninggal dunia di Kelurahan Sario Utara, Kota Manado, setelah reruntuhan bangunan menimpanya. Akibatnya, pemerintah daerah mempercepat seluruh langkah respons kebencanaan.

Pusat gempa bumi Sulut ini terletak di laut, sekitar 129 kilometer tenggara Kota Bitung. Guncangan keras itu memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah. BMKG mencatat kenaikan permukaan air laut 0,3 meter di Halmahera Barat dan 0,2 meter di Bitung. Dengan demikian, otoritas segera memerintahkan warga pesisir untuk menjauhi pantai.

Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay memimpin langsung respons bencana ini. Keduanya menggerakkan koordinasi lintas sektor sejak menit pertama setelah guncangan terjadi. Selain itu, gubernur langsung melaporkan kondisi terkini kepada Menteri Dalam Negeri RI.

Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat untuk Percepat Penanganan

Pemprov Sulut mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) guna memantau situasi secara real-time. Tim koordinasi melibatkan BMKG, BNPB, BPBD kabupaten/kota, TNI, dan Polri secara terpadu. Seluruh unsur ini bergerak bersama untuk memastikan evakuasi dan pengamanan berjalan optimal. Hasilnya, proses perpindahan warga dari zona pesisir berlangsung lebih teratur dan cepat.

Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh wilayah terdampak untuk segera memindahkan warga ke lokasi lebih aman. Selain itu, petugas menyiapkan tempat pengungsian layak di berbagai titik strategis. Langkah ini menjadi prioritas utama dalam fase tanggap darurat gempa Sulawesi Utara. Oleh karena itu, pemerintah mengerahkan logistik dan personel ke daerah paling terdampak terlebih dahulu.

Gubernur Yulius Selvanus memastikan laporan lanjutan disampaikan secara berkala kepada pemerintah pusat. Sementara itu, tim lapangan terus menyisir 15 kabupaten/kota terdampak untuk mengumpulkan data terkini. Pemprov Sulut juga memperkuat jalur komunikasi agar informasi mengalir cepat ke semua pihak terkait.

Kerusakan Infrastruktur Terdata di Minahasa, Bitung, dan Tomohon

Tim lapangan mendokumentasikan kerusakan sejumlah fasilitas publik akibat gempa bumi Sulut ini. Kantor pemerintahan, rumah sakit, rumah ibadah, dan permukiman warga di Minahasa, Bitung, serta Tomohon mengalami dampak struktural signifikan. Selanjutnya, pemerintah menerjunkan tim teknis untuk memetakan skala kerusakan secara menyeluruh. Pendataan ini menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan infrastruktur pascabencana.

Pemprov Sulut menegaskan komitmen mempercepat pemulihan pasca gempa Sulawesi Utara. Pemerintah menempatkan penanganan korban dan perbaikan infrastruktur sebagai fokus utama tahap berikutnya. Dengan demikian, seluruh sumber daya pemerintah daerah kini terpusat pada upaya pemulihan secepat mungkin.

Warga Diminta Waspada dan Hindari Hoaks

Pemprov Sulut mengimbau masyarakat agar tetap tenang menghadapi situasi pascagempa. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan tetap harus menjadi perhatian utama. Selain itu, warga diminta hanya mengonsumsi informasi dari sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kepanikan akibat hoaks tidak memperburuk situasi kedaruratan di lapangan.

Pusdalops terus memperbarui data dan situasi terkini kepada publik secara rutin. Pemerintah juga memastikan saluran informasi resmi beroperasi penuh sepanjang waktu. Oleh karena itu, masyarakat dapat mengakses perkembangan penanganan gempa bumi Sulut ini melalui kanal-kanal terpercaya. Pemprov Sulut menegaskan bahwa keselamatan warga tetap menjadi prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang diambil.

Exit mobile version