Tinta.news – Baru-baru ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelontorkan dana hibah yang cukup mentereng untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten setempat.
Acara pemberian hibah ini berlangsung di balai perkantoran Bupati Bolmut pada Kamis, 30 November 2023, menciptakan dentuman suara keuangan sebesar 21,5 Miliar. Jumlah yang memukau ini tertulis rapi dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Menyikapi NPHD tersebut, Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Bolmut, Fadli Alamri, memberikan sorotan bijak kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolmut untuk tetap awas dalam mengendalikan aliran dana ini.
“Angkanya benar-benar wah, jadi benar-benar perlu manajemen keuangan yang apik,” ujar Fadli Alamri, seperti melantunkan sebuah lagu peringatan, pada Selasa (9/1/2024).
Sosok yang akrab disapa Andiling ini menyatakan komitmennya untuk terus memonitor dan menjaga ketat aliran dana puluhan miliar ini.
“Sebab, bukan tidak mungkin uang sebanyak itu bisa jadi korban kekeliruan dan penyimpangan jika tidak ada pihak yang mengawasi dengan seksama,” tambah Andiling, seperti melantunkan notasi serius.
Baginya, anggaran sebesar Rp. 21,5 Miliar memiliki potensi besar untuk disalahgunakan dan diselewengkan jika tidak ada pihak yang bertugas mengawasi dengan cermat.
“Oleh karena itu, peran kami sangat vital dalam memantau pengelolaan dana besar ini,” ujar Andiling dengan penuh kewaspadaan.
Dalam pesan yang diulang-ulang, Andiling menegaskan agar Sekretariat KPU Bolmut menjalankan tugasnya dengan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi dalam mengatur dana hibah ini.
“Kami tidak akan memberi ruang untuk kegiatan atau belanja yang tidak jelas atau program dengan modus terselubung. Kami siap melaporkan setiap indikasi korupsi yang terungkap pada Aparat Penegak Hukum (APH),” tegasnya, seperti melantunkan seruan berdenting. (red)
