Perkembangan teknologi digital membuka banyak peluang bagi anak untuk belajar dan berkomunikasi. Namun di balik manfaat tersebut, internet juga menghadirkan berbagai ancaman. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah menerapkan aturan PP TUNAS perlindungan anak di ruang digital yang mengatur pembatasan akses anak terhadap platform digital berisiko tinggi.
Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Melalui aturan ini, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak sekaligus menegaskan tanggung jawab berbagai pihak dalam melindungi generasi muda di dunia siber.
Aturan PP TUNAS Perlindungan Anak Batasi Akses Media Sosial
Salah satu poin utama dalam aturan PP TUNAS perlindungan anak di ruang digital adalah pembatasan akses anak terhadap platform digital tertentu, terutama media sosial yang memiliki potensi risiko tinggi.
Pemerintah menetapkan bahwa anak di bawah usia 16 tahun tidak diperkenankan memiliki akun pada platform digital tertentu, khususnya layanan yang memungkinkan interaksi publik tanpa pengawasan memadai.
Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko paparan konten kekerasan, pornografi, penipuan daring, hingga perundungan siber.
Akses Digital Anak Dibagi Berdasarkan Kelompok Usia
Dalam aturan PP TUNAS perlindungan anak di ruang digital, pemerintah juga mengelompokkan akses anak terhadap layanan digital berdasarkan usia.
Anak di Bawah 13 Tahun
Anak yang berusia di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan menggunakan layanan digital yang dirancang khusus untuk anak.
Selain itu, penggunaan layanan tersebut harus mendapat persetujuan serta pengawasan orang tua.
Usia 13–15 Tahun
Anak berusia 13 hingga 15 tahun dapat mengakses layanan digital dengan tingkat risiko menengah.
Namun, akses tersebut tetap memerlukan persetujuan dan pengawasan dari orang tua.
Usia 16 Tahun ke Atas
Akses penuh terhadap platform digital umum baru diperbolehkan ketika anak mencapai usia 16 tahun.
Kebijakan ini bertujuan memastikan penggunaan teknologi sesuai dengan tahap perkembangan psikologis dan sosial anak.
Platform Digital Wajib Lindungi Pengguna Anak
Melalui aturan PP TUNAS perlindungan anak di ruang digital, pemerintah juga memberikan tanggung jawab besar kepada penyedia platform digital atau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Platform digital diwajibkan untuk:
- Melakukan verifikasi usia pengguna
- Menyediakan fitur perlindungan anak
- Menyaring konten berbahaya
- Menyediakan mekanisme pelaporan konten merugikan
Selain itu, platform juga tidak diperbolehkan memanfaatkan data pribadi anak untuk kepentingan komersial tanpa perlindungan yang memadai.
Perlindungan Anak dari Risiko Dunia Digital
Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan mental dan sosial anak di era teknologi.
Paparan media sosial sejak usia dini sering dikaitkan dengan berbagai risiko seperti:
- Tekanan sosial di dunia maya
- Perundungan daring (cyberbullying)
- Ketergantungan terhadap gawai
- Paparan konten yang tidak sesuai usia
Dengan adanya pembatasan usia melalui aturan PP TUNAS perlindungan anak di ruang digital, anak diharapkan dapat menggunakan teknologi secara lebih sehat dan bertanggung jawab.
Tantangan Implementasi Aturan Digital
Meski membawa tujuan positif, penerapan aturan PP TUNAS perlindungan anak di ruang digital juga menghadapi sejumlah tantangan.
Salah satu kendala utama adalah verifikasi usia pengguna yang masih sulit dilakukan secara sempurna.
Banyak anak dapat dengan mudah memalsukan usia saat membuat akun di platform digital.
Selain itu, pengawasan terhadap platform digital global juga menjadi tantangan karena sebagian besar layanan digital beroperasi lintas negara.
Literasi Digital Tetap Jadi Kunci Perlindungan Anak
Sejumlah pihak menilai bahwa pembatasan akses saja tidak cukup untuk melindungi anak di dunia digital.
Literasi digital bagi orang tua dan anak tetap menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan internet yang aman.
Orang tua perlu memahami cara mengawasi aktivitas digital anak, sementara anak perlu dibekali kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijak.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, keluarga, dan masyarakat, ruang digital yang aman bagi anak dapat lebih mudah terwujud.
Penerapan aturan PP TUNAS perlindungan anak di ruang digital menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi dampak negatif perkembangan teknologi terhadap anak.
Regulasi ini tidak hanya membatasi akses digital, tetapi juga menegaskan tanggung jawab bersama antara pemerintah, penyedia platform, orang tua, dan masyarakat.
Pada akhirnya, perlindungan anak di era digital membutuhkan kesadaran kolektif agar teknologi benar-benar menjadi sarana pembelajaran dan perkembangan, bukan justru ancaman bagi masa depan generasi muda.