Persma 1960: Fondasi Profesional atau Sekadar Simbol Kekuasaan?

Persma 1960 kembali menghidupkan gairah sepak bola di Sulawesi Utara. Nama besar itu membangkitkan nostalgia, menggerakkan emosi publik, dan memantik optimisme. Namun di tengah euforia, muncul satu pertanyaan mendasar: apakah Persma 1960 benar membangun fondasi profesional, atau hanya memanggungkan simbol kekuasaan?

Kritik bukanlah bentuk kebencian. Kritik lahir dari kebutuhan akan kejelasan. Publik berhak tahu, apakah Persma 1960 merupakan kelanjutan sah dari Persma Manado terdahulu, atau entitas baru yang mengusung nama lama.

Status Hukum dan Pengakuan PSSI Jadi Kunci

Dalam sistem sepak bola nasional, pengakuan klub berada di tangan PSSI. Klub wajib memiliki badan hukum, lisensi resmi, serta status administrasi yang jelas.

Jika klub lama sudah tidak aktif atau tidak lagi terdaftar, maka secara hukum keberlanjutannya terputus. Nama tidak otomatis menyambung sejarah. Di sinilah letak pentingnya transparansi.

Mari kita objektif. Jika Persma 1960 berdiri sebagai entitas baru, itu sah dan tidak keliru. Yang menjadi masalah adalah ketika publik diarahkan untuk percaya bahwa ini kelanjutan langsung tanpa penjelasan terbuka.

Kejujuran sejak awal akan memperkuat legitimasi, bukan melemahkannya.

Realitas Liga 4 dan Jalan Panjang Menuju Liga 1

Saat ini, Persma 1960 berkompetisi di Liga 4, kasta terbawah dalam sistem liga nasional. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari posisi itu. Banyak klub besar memulai perjalanan dari bawah.

Namun publik juga harus realistis. Untuk menembus Liga 1, klub harus melewati tiga tingkatan kompetisi. Mereka wajib meraih promosi, menjaga stabilitas finansial, memenuhi verifikasi stadion, serta membangun manajemen profesional.

Perjalanan itu tidak bisa ditempuh dengan seremoni atau pidato. Klub membutuhkan kerja konsisten, investasi berkelanjutan, dan pembinaan usia muda yang sistematis.

Bahaya Ketergantungan pada Kekuasaan

Persoalan menjadi sensitif ketika kebangkitan Persma 1960 terlalu dekat dengan figur politik. Dukungan kepala daerah memang sah. Pemerintah boleh menyediakan fasilitas.

Namun klub profesional tidak boleh bergantung pada satu sosok kekuasaan. Ketika klub melekat pada figur tertentu, risiko ketergantungan membesar. Jika kepemimpinan berganti, apakah klub tetap berdiri kokoh? Atau justru ikut redup?

Sejarah sepak bola daerah di Indonesia telah berulang kali menunjukkan pola yang sama: klub bersinar saat penguasa mendukung, lalu tenggelam ketika dukungan berhenti.

Sepak bola tidak boleh berubah menjadi alat pencitraan. Ia milik masyarakat, bukan panggung politik.

Lebih dari Nostalgia, Butuh Manajemen Transparan

Menghidupkan nama besar “Persma” berarti memikul tanggung jawab moral. Nostalgia saja tidak cukup. Publik menuntut prestasi baru, tata kelola profesional, dan transparansi pendanaan.

Jika gaung klub lebih sering terdengar di panggung seremoni dibanding papan klasemen, wajar publik bertanya. Jika eksposur media lebih besar dari hasil pertandingan, publik berhak bersikap kritis.

Persma 1960 harus menjawab itu dengan kerja nyata. Bangun akademi usia muda. Jelaskan sumber pembiayaan. Susun manajemen terbuka dan akuntabel.

Ujian Sesungguhnya Ada di Lapangan

Dua atau tiga musim ke depan akan menjadi penentu arah. Jika ada progres nyata, publik akan mendukung penuh. Jika tidak, kesimpulan akan terbentuk dengan sendirinya.

Sulawesi Utara tidak membutuhkan euforia sesaat. Daerah ini membutuhkan klub yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, reputasi tidak dibangun oleh baliho atau pidato. Reputasi dibangun oleh hasil pertandingan dan tata kelola profesional.

Pertanyaannya kini sederhana: apakah Persma 1960 dirancang untuk bertahan lama, atau hanya untuk terlihat hebat hari ini?

Jawabannya akan terlihat di lapangan.

• Seleksi Sekprov Sulut Terapkan Manajemen Talenta ASN, Prioritaskan Meritokrasi
• Gubernur Tercantik Sherly Tjoanda Kunjungi Manado, Soroti Talenta ASN dan Temui Mahasiswa
• Robby Dondokambey Dikukuhkan sebagai “Tonaas Wangko”