Strategi Aneksasi Kaidipan dan Attingola: Jalan Panjang Integrasi ke Bolaang Mongondow

Strategi Aneksasi Kaidipan dan Attingola menjadi titik balik perubahan politik di pesisir utara Sulawesi pada akhir abad ke-19. Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan konflik batas wilayah untuk melemahkan kedaulatan kerajaan kecil dan mendorong integrasi administratif ke dalam sistem kolonial.

Melalui pendekatan bertahap, Belanda mengintervensi sengketa antara Kaidipan dan Attingola. Konflik lokal ini bukan sekadar persoalan tapal batas, melainkan pintu masuk untuk menghapus status swapraja.

Dalam waktu tiga dekade, Kaidipan berubah dari kerajaan merdeka menjadi wilayah yang diperintah langsung (rechtstreeks bestuurd gebied).

Konflik Enclave Attingola Jadi Celah Intervensi

Secara geografis, Attingola merupakan enclave yang dikelilingi wilayah Kaidipan. Populasinya kecil, sekitar 600 jiwa. Namun justru posisi inilah yang memberi peluang bagi Belanda.

Perselisihan perbatasan terus berulang. Attingola kemudian meminta perlindungan langsung kepada Residen Manado. Permintaan ini memperkuat legitimasi intervensi kolonial.

Melalui pola ini, Strategi Aneksasi Kaidipan dan Attingola berjalan sistematis. Belanda tidak menyerang secara frontal. Mereka masuk lewat administrasi.

Diplomasi Havik dan Upaya Bertahan Kaidipan

Pada April 1886, kapal uap Havik berlayar ke pesisir utara. Residen dan pejabat kolonial datang meninjau situasi.

Raja Kaidipan menyambut mereka dengan diplomasi cerdas. Ia mengulur waktu, memberi jawaban diplomatis, dan mencoba mempertahankan kedaulatan.

Namun tekanan administratif semakin kuat. Belanda menjajaki kemungkinan penghapusan status zelfbestuur. Kaidipan sadar ancaman itu nyata, tetapi kekuatan militer dan politiknya terbatas.

Prediksi Efek Domino dan Regulasi 1889

Pejabat kolonial J. Heijting menilai konflik ini sebagai peluang emas. Ia memprediksi penghapusan kedaulatan Kaidipan akan memicu efek domino ke kerajaan lain, termasuk Bolaang Mongondow.

Keputusan Pemerintah 17 April 1889 No. 9 memperkuat landasan hukum aneksasi. Sejak saat itu, kerajaan-kerajaan pesisir menghadapi tekanan langsung untuk tunduk pada administrasi Eropa.

Aneksasi Kaidipan Attingola bukan insiden tunggal. Ia menjadi bagian dari desain besar sentralisasi kolonial.

Penurunan Status: Dari Raja ke Pejabat Administratif

Belanda menurunkan struktur kekuasaan secara bertahap. Di Attingola, jabatan Raja dihapus dan diganti Marsaoleh—pejabat administratif yang bertanggung jawab kepada Residen.

Kaidipan mengalami hal serupa. Raja tetap bertahta, tetapi setiap keputusan harus mendapat persetujuan Asisten Residen.

Narasi “ketidakstabilan” digunakan untuk membenarkan kontrol militer dan sipil yang lebih ketat.

Bijblad Staatsblad 1916: Akhir Otonomi Kaidipan

Puncak Strategi Aneksasi Kaidipan dan Attingola terjadi pada 1916. Melalui Bijblad Staatsblad 1916 No. 206, kampung-kampung sengketa seperti Imana dan Gentuma dicabut status otonominya.

Wilayah tersebut resmi masuk dalam pemerintahan langsung Residen Gorontalo.

Sejak saat itu, Kaidipan tidak lagi diposisikan sebagai mitra politik, melainkan distrik administratif.

Integrasi ke Bolaang Mongondow dan Transformasi Politik

Upaya melemahkan Kaidipan berkaitan erat dengan kontrol terhadap Bolaang Mongondow. Belanda ingin mencegah lahirnya blok kekuatan lokal di pesisir utara.

Namun sejarah mencatat ironi. Wilayah pesisir yang menjadi pintu masuk aneksasi justru melahirkan gagasan federasi.

Pada 1938, konsep Swapraja Bolaang Mongondow dan penyusunan Statuut muncul sebagai respons atas tekanan kolonial. Kaidipang Besar memainkan peran penting dalam gagasan federasi tersebut.

Transformasi ini menunjukkan bahwa meskipun Strategi Aneksasi Kaidipan dan Attingola berhasil menghapus kedaulatan formal, ia justru memicu kesadaran politik kolektif di Bolaang Mongondow Raya.

Warisan Sejarah yang Membentuk Identitas Politik

Sejarah Kaidipan dan Attingola menegaskan satu pola: kolonialisme bekerja melalui administrasi, regulasi, dan fragmentasi kekuatan lokal.

Namun di sisi lain, tekanan itu memunculkan solidaritas regional. Tanpa proses integrasi pasca-1916, wilayah eks-Kaidipan mungkin hanya menjadi distrik kecil tanpa daya tawar politik.

Kini, narasi tersebut menjadi bagian penting dari sejarah pembentukan identitas Bolaang Mongondow Raya.

• Revolusi Diplomasi Bolaang Mongondow: Strategi Tanpa Peluru Menuju NKRI
• Perjuangan Mewujudkan Desa Baru: Dusun Goyo Bersiap untuk Mekar Secara Administratif
• Strategi Kemenag Hadapi Potensi Konflik Agama di Pilkada Serentak 2024