Sejarah mencatat diplomasi Bolaang Mongondow melawan VOC sebagai bentuk perlawanan unik di Sulawesi Utara. Para raja tidak hanya bertarung dengan senjata, tetapi juga menghadapi kontrak dagang, pembatasan wilayah, dan pengasingan politik yang dirancang Belanda demi menguasai sumber emas dan jalur perdagangan.
Kebijakan kolonial itu bahkan berujung pada pembuangan raja ke Afrika Selatan.
Awal Kekuasaan dan Kedatangan VOC
Pada abad ke-17, wilayah semenanjung utara Sulawesi berada di bawah pengaruh Datu Loloda Mokoagow. Pengaruhnya membentang dari pesisir Manado hingga pedalaman.
Situasi berubah ketika VOC datang membawa kepentingan perdagangan.
Belanda melihat wilayah ini sebagai pusat ekonomi, bukan sekadar daerah kekuasaan lokal.
Inilah awal konflik dalam diplomasi Bolaang Mongondow melawan VOC.
Manado dan Taktik “Tanah Perdikan”
Pada masa Jacobus Manoppo, VOC meminta Manado dijadikan wilayah khusus pengelolaan Belanda.
Awalnya hanya untuk membangun benteng dagang.
Namun kemudian Belanda memperluas kontrol administrasi dan menjadikan Manado basis pengawasan kerajaan.
Kebijakan ini mengurangi otoritas politik kerajaan secara perlahan.
Kontrak 1731 dan Pembatasan Rakyat
Saat Franciscus Manoppo memerintah, VOC menyusun kontrak baru tahun 1731.
Isi pentingnya:
-
Pengawasan penuh tambang emas
-
Larangan eksploitasi tanpa izin
-
Pembatasan wilayah berburu rakyat
Belanda juga menetapkan Sungai Poigar sebagai batas aktivitas masyarakat.
Mobilitas warga berubah dari bebas menjadi terkontrol.
Raja-Raja Menolak dan Diasingkan
Beberapa penguasa kemudian menentang kebijakan kolonial:
-
Salomon Manoppo
-
Eugenius Manoppo
-
Christoffel Manoppo
Perlawanan ini membuat VOC mengambil langkah keras.
Para raja dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan, agar tidak memimpin pemberontakan di tanah asalnya.
Pengasingan menjadi bagian dramatis dari diplomasi Bolaang Mongondow melawan VOC.
Status Zelfbestuur: Pengakuan Terpaksa
Meski tekanan berlangsung lama, Belanda akhirnya memberi status Zelfbestuur atau wilayah pemerintahan mandiri.
Status ini mengakui Bolaang Mongondow memiliki hukum dan struktur pemerintahan sendiri.
Kolonial tidak mampu mengendalikan sepenuhnya wilayah tersebut.
Makna Sejarah Perlawanan
Peristiwa ini menunjukkan perlawanan tidak selalu berbentuk perang terbuka.
Para pemimpin lokal mempertahankan kedaulatan melalui negosiasi, penolakan kontrak, dan keteguhan politik.
Warisan itu memperlihatkan bahwa identitas dan martabat daerah dijaga melalui strategi panjang, bukan hanya konflik fisik.
Sumber: Sumitro Tegela Zed
Revolusi Diplomasi Bolaang Mongondow: Strategi Tanpa Peluru Menuju NKRI