Revolusi Diplomasi Bolaang Mongondow: Strategi Tanpa Peluru Menuju NKRI
Kisah Integrasi Damai 1 Juli 1950 dari Tanah Totabuan
Sejarah mencatat revolusi diplomasi Bolaang Mongondow sebagai salah satu strategi kemerdekaan paling unik di Indonesia. Wilayah ini tidak merebut kedaulatan lewat perang besar, melainkan melalui taktik politik, diplomasi, dan manuver organisasi yang mengecoh pemerintahan kolonial Belanda.
Gerakan tersebut berujung pada pembubaran swapraja dan integrasi resmi ke NKRI pada 1 Juli 1950 di Kotamobagu.
Belanda Tertipu Ketertiban Palsu
Pada 1946, pejabat Belanda H. Veldkamp melaporkan situasi empat swapraja-Mongondow, Kaidipang Besar, Bintauna, dan Molibagu-dalam keadaan aman.
Namun kondisi itu hanyalah strategi.
Tokoh lokal A.C. Manoppo dan Johan Pontoh merancang pendekatan politik dua jalur: tampak kooperatif di depan kolonial, tetapi menggerakkan nasionalisme di masyarakat.
Inilah awal revolusi diplomasi Bolaang Mongondow.
Dua Organisasi, Satu Tujuan
Muncul dua kelompok:
GPNSI/GIM dipimpin A.C. Manoppo
BNI digerakkan aktivis nasionalis
Belanda mengira keduanya bertentangan. Faktanya, mereka saling melengkapi.
GIM menjaga stabilitas agar tidak terjadi agresi militer.
BNI menggerakkan dukungan rakyat terhadap Republik Indonesia.
Strategi ini membuat intelijen kolonial gagal membaca arah politik masyarakat.
Rapat Rakyat Mengguncang Otoritas Kolonial
Gerakan mencapai puncak saat rapat besar di Kotamobagu yang dihadiri sekitar 2.500 warga.
Massa menyampaikan tiga tuntutan:
Protes tidak dilibatkan dalam konferensi kolonial
Kritik kebijakan ekonomi Belanda
Pernyataan setia kepada Republik Indonesia
Tekanan politik meningkat tanpa kekerasan. Belanda kehilangan legitimasi di mata rakyat.
Serangan Diplomasi di Konferensi Denpasar
Dalam Konferensi Denpasar 1946, Belanda berharap mendapat dukungan pembentukan Negara Indonesia Timur.
Delegasi Bolaang Mongondow justru menentang.
A.C. Manoppo menuntut penghapusan status kelas swapraja dan menyatakan keinginan bergabung dengan Republik Indonesia.
Pidato tersebut mengguncang rencana kolonial dan memperkuat posisi rakyat Totabuan.
1 Juli 1950: Integrasi Tanpa Pertumpahan Darah
Puncak revolusi diplomasi Bolaang Mongondow terjadi di Balai Pohiburan Kotamobagu.
Raja H.J.C. Manoppo membubarkan empat kerajaan dan menyerahkan wilayah ke NKRI.
Keputusan berlangsung damai karena elite dan rakyat bergerak bersama.
Peristiwa ini menandai berakhirnya sistem kerajaan dan lahirnya pemerintahan republik di kawasan tersebut.
Warisan Politik untuk Generasi Kini
Integrasi damai membuktikan kemerdekaan dapat dicapai melalui kecerdasan strategi, bukan hanya senjata. Para pemimpin lokal memilih persatuan nasional di atas kekuasaan tradisional.
Kisah ini menjadi pelajaran bahwa diplomasi efektif mampu mengubah arah sejarah tanpa konflik fisik.
Sumber: Sumitro Tegela Zed
Computex 2025 Resmi Dimulai! NVIDIA, Acer, dan Brand Teknologi Dunia Siap Unjuk Inovasi AI Terbaru
