Menggugat Narasi “Kekerasan Epistemik” di Bolaang Mongondow Raya
Sejarah Persatuan BMR dan Fakta yang Terabaikan
Perdebatan tentang kekerasan epistemik Bolaang Mongondow Raya kembali mencuat dalam diskursus publik. Sejumlah pihak menilai label “Mongondow” menekan identitas wilayah lain. Namun catatan sejarah, data demografi, dan keputusan politik masa lalu justru menunjukkan sebaliknya: persatuan di BMR terbentuk melalui kesepakatan, bukan dominasi.
Tulisan ini meninjau ulang polemik tersebut dengan merujuk fakta sejarah dan dinamika sosial kawasan.
Konsensus Para Raja, Bukan Penaklukan
Pembentukan federasi Bolaang Mongondow pada 1 Juli 1950 lahir dari kesepakatan elite lokal pesisir dan pedalaman. Tokoh Bolangitang Abo J.W. Pontoh berdiri bersama Abo Anthon Manoppo mendorong integrasi ke NKRI.
Para raja tidak dipaksa. Mereka menyerahkan kekuasaan swapraja secara sukarela tanpa konflik berdarah.
Keputusan itu membuka jalan karier nasional:
Abo J.W. Pontoh menjadi diplomat di Mesir
Raja Hanny Joesosef Cornelis Manoppo duduk di Konstituante
Fakta ini menunjukkan identitas bersama memberi ruang kemajuan bagi semua wilayah.
Data Demografi: Magnet Alam, Bukan Penindasan
Pada awal 1900-an, penduduk pesisir Boltara sekitar 4.000 jiwa, sedangkan pedalaman mencapai 80.000 jiwa.
Perbedaan tersebut terjadi karena lembah Mongondow memiliki daya dukung ekonomi lebih kuat. Kawasan ini menjadi pusat migrasi alami dari Kaidipang, Bintauna, dan Bolango.
Dengan kata lain, mobilitas penduduk mengikuti peluang hidup, bukan akibat represi budaya.
Tradisi Menerima, Bukan Menguasai
Sejarah lokal mencatat beberapa peristiwa penting:
Pengungsian Bolango
Ketika konflik dengan Gorontalo terjadi, masyarakat Bolango kembali ke wilayah Mongondow. Mereka diterima tanpa konflik.
Perpindahan Bintauna
Wilayah pesisir diberikan sebagai ruang hidup baru bagi masyarakat Bintauna yang sebelumnya terisolasi.
Hibah Wilayah
Raja Fransiscus Manoppo menyerahkan wilayah Ranoyapo–Poigar untuk kepentingan politik pernikahan dan perjanjian VOC.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan pola berbagi ruang, bukan dominasi.
Era Modern: Tanah Dibuka untuk Pendatang
Pada 1950-an, ribuan keluarga dari Minahasa, Jawa, dan Bali mendapat lahan di Dumoga melalui program transmigrasi lokal.
Kebijakan itu memperkuat karakter masyarakat terbuka dan mengurangi sekat etnis sejak awal masa republik.
Genealogi Mengikat Wilayah
Naskah Geslacht Bolaang Mongondow (Willem Damopolii, 1848; dicatat Wilken dan Schwarz, 1867) mencatat hubungan darah Mongondow, Kaidipang, Bolangitang, Bintauna, dan Bolango.
Artinya, identitas kawasan terbentuk oleh garis keluarga panjang, bukan konstruksi politik baru.
Membaca Ulang Polemik
Narasi kekerasan epistemik Bolaang Mongondow Raya sering muncul dalam debat modern. Namun fakta historis memperlihatkan:
Integrasi terjadi melalui konsensus
Migrasi dipicu faktor ekonomi
Wilayah saling menerima penduduk
Genealogi saling terhubung
Persoalan hari ini lebih merupakan tafsir identitas, bukan konflik sejarah.
Memahami sejarah BMR berarti memahami jaringan sosial yang terbentuk dari kerja sama. Identitas kolektif lahir dari hubungan panjang antarkerajaan, bukan dominasi satu pihak.
Karena itu, membaca ulang sejarah secara utuh membantu masyarakat melihat persatuan sebagai warisan bersama, bukan ancaman.
Sumber: Sumitro Tegela Zed
