Pelayanan Publik Bolmong Raih Nilai Tertinggi Sulut, Ombudsman Beri Opini Tanpa Maladministrasi
Pelayanan publik Bolmong mencetak skor 85,18 dan meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi. Nilai ini menjadi yang tertinggi di Sulawesi Utara pada evaluasi 2025.
Pelayanan publik Bolmong mencatat prestasi membanggakan. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow meraih Opini Kategori Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dengan nilai akhir 85,18 pada Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara, Meilani J. Limpar, kepada Bupati Yusra Alhabsyi di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulut, Tikala, Manado.
Nilai 85,18 tersebut menjadi yang tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Utara yang mengikuti evaluasi.
Evaluasi Lebih Ketat, Bolmong Tetap Unggul
Ombudsman Sulut menyebut capaian ini sangat luar biasa. Tahun 2025 menjadi periode evaluasi dengan metode baru yang lebih ketat.
Banyak daerah mengalami penurunan nilai akibat perubahan sistem tersebut. Namun kualitas pelayanan publik Kabupaten Bolaang Mongondow justru tetap stabil dan unggul.
Predikat Opini Tanpa Maladministrasi menunjukkan bahwa tata kelola layanan publik berjalan sesuai standar, transparan, dan minim penyimpangan administratif.
Bupati: Kepuasan Warga Jadi Barometer Utama
Bupati Yusra Alhabsyi menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman Sulut atas pembinaan dan pendampingan intensif selama ini.
“Hasil ini menjadi tolok ukur sekaligus motivasi untuk terus memperbaiki pelayanan di semua sektor,” tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan sejati pelayanan publik Bolmong tidak hanya diukur dari penilaian lembaga. Kepuasan masyarakat dan kecepatan tindak lanjut pengaduan menjadi indikator utama.
Fokus 2025: Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial
Pemkab Bolmong menargetkan peningkatan layanan pada tiga sektor strategis:
Pendidikan
Kesehatan
Sosial
Ketiga bidang ini dinilai sebagai fondasi kesejahteraan warga.
Turut hadir dalam sesi evaluasi tersebut jajaran pimpinan perangkat daerah, termasuk Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Direktur RSUD, serta Kepala Bagian Organisasi.
Para pimpinan OPD menyatakan kesiapan memperkuat integrasi sistem pengaduan masyarakat dan meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Langkah ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi Bolmong untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin akuntabel dan responsif.
Komitmen Jaga Standar Layanan
Capaian pelayanan publik Bolmong tahun 2025 memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pionir pelayanan terbaik di Sulawesi Utara.
Dengan Opini Tanpa Maladministrasi dan nilai tertinggi regional, Pemkab Bolmong kini memikul tanggung jawab menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas layanan.
Target berikutnya jelas: memastikan setiap warga merasakan manfaat langsung dari sistem pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
