Implementasi SIREKONE-AK925, BPKAD Buol Perkuat Transparansi Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol bergerak cepat memperkuat tata kelola keuangan. Rabu, 5 Februari 2026, Bidang Akuntansi menggelar sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Rekonsiliasi Online SIREKONE-AK925 di Aula Lantai 1 kantor BPKAD. Langkah ini menandai komitmen serius pemerintah daerah terhadap digitalisasi administrasi keuangan.

Puluhan bendahara dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir sebagai peserta. Mereka berasal dari unsur bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara FKTP, hingga bendahara BOK. Plt. Sekretaris BPKAD Buol, Dedy Salakea, SE, turut memantau langsung jalannya kegiatan.

Tingkatkan Akurasi dan Akuntabilitas

Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Buol, Ronny Wicaksono, membuka acara secara resmi. Ia menegaskan bahwa SIREKONE-AK925 lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Aplikasi ini dikembangkan secara mandiri oleh tim internal BPKAD untuk menjawab tantangan rekonsiliasi data yang selama ini masih dilakukan manual.

“Digitalisasi bukan pilihan, tetapi keharusan. Dengan SIREKONE-AK925, proses pencocokan data keuangan menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan,” tegas Ronny dalam sambutannya.

Mentor aplikasi, Sarwin I. Radjakako, S.Sos, memandu peserta memahami alur kerja sistem. Ia mempraktikkan langsung cara input data, mekanisme validasi, hingga proses pelaporan daring. Peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi.

Diskusi Interaktif dan Simulasi Teknis

Suasana sosialisasi berlangsung hidup. Peserta aktif melontarkan pertanyaan seputar kendala teknis di OPD masing-masing. Tim Bidang Akuntansi merespons dengan contoh kasus nyata dan solusi praktis.

Melalui simulasi, bendahara diajak mempraktikkan rekonsiliasi secara real time. Metode ini memudahkan peserta memahami logika aplikasi, sekaligus meminimalkan kesalahan saat implementasi nanti.

Dorong Integrasi Data Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan seluruh OPD menggunakan SIREKONE-AK925 dalam waktu dekat. Integrasi data antarunit diyakini akan memperkuat kualitas laporan keuangan daerah.

Ronny berharap para bendahara menjadi motor perubahan di instansinya. “Keberhasilan aplikasi ini bergantung pada kedisiplinan pengguna. Kami ingin laporan keuangan Buol semakin kredibel dan mudah diaudit,” ujarnya.

Langkah BPKAD Buol ini menjadi contoh inovasi berbasis kebutuhan lokal. Digitalisasi rekonsiliasi bukan hanya mempersingkat proses, tetapi juga menutup celah kesalahan administrasi. Transparansi keuangan daerah pun kian terjaga.

• Pelantikan Kepala BPKAD Boltara: Nul Hakim Resmi Nahkodai Pengelolaan Keuangan Daerah
• Perubahan Sistem Aplikasi Sebabkan Keterlambatan Gaji ASN Bolmong, Apa Penyebabnya?