106 Penyuluh Pertanian Boltara Resmi Beralih ke Kementerian Pertanian

Sebanyak 106 penyuluh pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara resmi mengalami perubahan status pengelolaan. Terhitung 1 Januari 2026, seluruh penyuluh tersebut dialihkan dari Pemerintah Daerah ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan (SK) Pemerintah Pusat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah nasional untuk menata ulang sistem penyuluhan pertanian agar berada dalam satu komando teknis di bawah kementerian, sehingga pembinaan dan pelaksanaannya lebih terarah serta terintegrasi.

BKPSDM Boltara Tegaskan Kebijakan Nasional

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kristanto Nani, menjelaskan bahwa pengalihan tersebut merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

“SK pengalihan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2026. Tujuannya untuk memperkuat sistem penyuluhan pertanian nasional agar lebih profesional, terintegrasi, dan seragam di seluruh daerah,” ujar Kristanto saat ditemui di Kantor Bupati Boltara, Selasa (6/1/2026).

Pemda Dukung, Beban Daerah Berkurang

Menurut Kristanto, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyambut positif kebijakan tersebut. Selain meningkatkan pembinaan teknis langsung dari pusat, pengalihan ini juga dinilai mampu meringankan beban anggaran dan administrasi daerah.

“Kami bersyukur karena sebagian tanggung jawab daerah kini ditangani oleh pusat. Namun kualitas pelayanan kepada petani harus tetap terjaga,” tegasnya.

Ia memastikan, meskipun status kepegawaian para penyuluh kini berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pengawasan terhadap kinerja dan disiplin di wilayah Boltara tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Penyuluh Diminta Jaga Integritas

Kristanto juga mengingatkan seluruh penyuluh pertanian agar tetap menjaga integritas, etos kerja, dan komitmen pelayanan kepada petani. Perubahan status administrasi, menurutnya, tidak boleh mengurangi semangat pengabdian di lapangan.

“Status boleh berubah, tapi dedikasi untuk petani dan daerah harus tetap menjadi prioritas utama,” tandasnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan penyuluhan pertanian di Boltara semakin kuat secara teknis, selaras dengan kebijakan nasional, dan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas petani.

• Kampung Buah dan Proposal Hebat: Menteri Pertanian RI Dukung Transformasi Bolmut
• Revolusi Hijau Bolmong: Yusra-Dony Siap Prioritaskan Pertanian Jika Terpilih
• Aroman Talibo Ungkap Efektivitas Road Map Pertanian, Warisan dari Sirajudin Lasena