Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulut: Gubernur Yulius Selvanus Resmi Kukuhkan Heru Setiawan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmen terhadap good governance dan clean government. Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE secara resmi mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Heru Setiawan, pada Selasa (21/10/2025) siang di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado. Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulut ini dipandang sebagai momentum kunci untuk memperkuat pengawasan, akuntabilitas fiskal, serta efektivitas belanja publik, agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Bumi Nyiur Melambai.
Inti Acara dan Pesan Gubernur
Titik Tekan Gubernur Yulius
- Amanah besar: Mengawal anggaran publik dengan patuh aturan, efektif, dan efisien.
- Pengawasan menyeluruh: Dari proyek, program, hingga setiap belanja daerah.
- Integritas & sinergi: Pemprov Sulut siap bersinergi penuh dengan BPKP.
- Fokus perbaikan sistem: Pengawasan bersifat konstruktif, bukan sekadar mencari kesalahan.
- Dukungan agenda nasional: Sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan KKN.
“Pengukuhan ini bukan seremonial. Ini amanah besar untuk memastikan kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi anggaran, agar setiap rupiah berdaya guna bagi rakyat,” tegas Gubernur Yulius Selvanus.
“Pemprov Sulut siap bersinergi penuh dengan BPKP, mengawal proyek, belanja, dan program melalui transparansi, pengendalian internal ketat, serta partisipasi publik.”
Profil Singkat Pengukuhan
| Elemen | Keterangan |
|---|---|
| Agenda | Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut |
| Pejabat Dikukuhkan | Heru Setiawan |
| Pengukuh | Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE |
| Tanggal & Waktu | Selasa, 21 Oktober 2025 (siang) |
| Lokasi | Wisma Negara Bumi Beringin, Manado |
| Makna Strategis | Penguatan pengawasan, akuntabilitas fiskal, dan kualitas pembangunan |
Peran Strategis BPKP bagi Sulawesi Utara
Mengawal Akuntabilitas Fiskal
- Pengawasan berbasis risiko untuk mencegah inefisiensi.
- Rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan dan kinerja program.
- Pendampingan teknis bagi perangkat daerah agar proses semakin tertib.
Mendorong Efektivitas Belanja Publik
- Menajamkan prioritas program agar tepat sasaran.
- Memacu penyerapan anggaran yang berkualitas.
- Memperkuat audit trail dan pelaporan kinerja.
Sinergi Lintas Lembaga: Dari Perencanaan hingga Evaluasi
- Pemprov Sulut × BPKP: Kolaborasi end-to-end dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
- Forkopimda & Instansi Vertikal: Pengawalan bersama untuk transparansi dan kepatuhan.
- Peran DPRD: Fungsi pengawasan politik dan penganggaran yang komplementer.
Hadir dalam Pengukuhan: Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan IPOLHUKHAM PMK Sally Salamah, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Pj. Sekda Tahlis Gallang, Forkopimda Sulut, para bupati/wali kota, pimpinan instansi vertikal, pejabat Perwakilan BPKP Sulut, perangkat daerah, serta unsur TNI–Polri.
Prioritas Aksi Kepala Perwakilan BPKP yang Baru
- Perkuat koordinasi antar-institusi dan perangkat daerah.
- Tingkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aparatur pengawasan.
- Optimalkan teknologi informasi untuk menutup celah penyimpangan.
- Dorong pengendalian internal yang terukur dan berkelanjutan.
- Pastikan manfaat publik: Pengawasan yang memperbaiki sistem dan mempercepat layanan.
Fakta Penting
- Tujuan utama pengawasan: Menjamin kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi penggunaan APBD.
- Dampak yang diharapkan: Pembangunan lebih tepat waktu, lebih tepat sasaran, dan bermartabat.
- Pesan Gubernur: “Integritas, sinergi, dan kerja keras mampu mengatasi tantangan pengelolaan anggaran.”
FAQ
1) Apa fungsi utama BPKP di daerah?
Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan, memberi rekomendasi perbaikan, serta pendampingan teknis agar pengelolaan anggaran lebih efektif.
2) Mengapa pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP penting?
Kepemimpinan baru memperkuat arah kebijakan pengawasan, memastikan sinkronisasi dengan Pemprov, dan mempercepat perbaikan sistem layanan publik.
3) Bagaimana sinergi BPKP dan Pemprov Sulut dijalankan?
Melalui kolaborasi lintas tahapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi—dengan fokus pada transparansi, SPI (Sistem Pengendalian Intern), dan partisipasi publik.
4) Apa dampaknya bagi masyarakat?
Belanja publik yang lebih efektif dan tepat sasaran akan mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan.
5) Apakah agenda ini terkait pemberantasan KKN?
Ya. Penguatan pengawasan BPKP mendukung agenda nasional pemberantasan KKN melalui tata kelola yang akuntabel dan berintegritas.
Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulut menandai babak baru pengawasan keuangan daerah yang akuntabel, efektif, dan berintegritas. Dengan kolaborasi kuat Pemprov Sulut, BPKP, dan seluruh pemangku kepentingan, setiap rupiah anggaran diharapkan semakin berdampak bagi kesejahteraan rakyat.
