Pengadaan Mobil Dinas DPRD Boltara Disorot: Publik Pertanyakan Prioritas Anggaran

Pengadaan mobil dinas DPRD Boltara memicu kritik di tengah efisiensi anggaran dan layanan publik yang masih terbatas.

Redaksi2 September, 2025

0 57 2 menit dibaca

Pengadaan Mobil Dinas DPRD Boltara kembali jadi perbincangan hangat. Di saat pemerintah daerah menggencarkan efisiensi, Pengadaan Mobil Dinas DPRD Boltara untuk Ketua DPRD justru menyalakan sorotan publik karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi layanan yang masih terbatas.

Latar Belakang: Efisiensi vs Prioritas Belanja

Sejumlah sektor pelayanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut masih menghadapi keterbatasan sarana dan dukungan dana. Di tengah situasi ini, keputusan membeli satu unit kendaraan dinas baru dinilai kontraproduktif dengan semangat penghematan yang digaungkan pemerintah pusat dan daerah.

Detail Pengadaan: Fortuner Hitam Rp700 Juta

Informasi yang dihimpun menyebut kendaraan dimaksud adalah SUV warna hitam. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bolmut, Vicktor Nanlessy, membenarkan adanya pengadaan tahun anggaran berjalan dengan nilai Rp700 juta.

“Benar, ada pengadaan satu unit mobil dinas jenis Fortuner warna hitam untuk Ketua DPRD. Anggarannya sebesar Rp700 juta dan tertata,” ujar Nanlessy, Selasa (02/09/2025).

Respons Publik yang Menguat

Kritik bermunculan dari warga dan tokoh masyarakat. Mereka menilai DPRD semestinya memberi teladan dalam pengelolaan anggaran yang bijak, terutama saat ekonomi daerah belum pulih sepenuhnya.
Seorang warga menilai, “Sangat ironis. Di satu sisi, pemerintah meminta masyarakat bersabar karena keterbatasan anggaran, di sisi lain ada alokasi besar untuk mobil baru ketua dewan,” ujarnya (01/09/2025).

Sikap Resmi Sekretariat DPRD

Menanggapi sorotan, Vicktor Nanlessy menyebut ranah kebijakan berada pada Banggar DPRD dan TAPD pemerintah daerah.

“Kalau soal itu langsung ke Banggar DPRD dan TAPD. Saya sebagai sekwan hanya melaksanakan yang tertata di DPA,” pungkasnya.

Poin Kritis yang Disorot

Prioritas belanja: Apakah pembelian kendaraan baru lebih mendesak dibanding kebutuhan dasar layanan publik?
Transparansi proses: Sejauh mana dokumen penganggaran (DPA) dan pertimbangan urgensi dipublikasikan?
Kelayakan aset lama: Kendaraan dinas sebelumnya dinilai masih layak menunjang aktivitas pimpinan DPRD.
Konsistensi efisiensi: Kebijakan hemat anggaran perlu dibuktikan dalam keputusan belanja strategis.

Dampak Kebijakan bagi Layanan Publik

Keputusan seperti Pengadaan Mobil Dinas DPRD Boltara berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap akuntabilitas lembaga. Di masa pemulihan fiskal, setiap rupiah anggaran idealnya diarahkan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan warga-mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dasar.

Catatan Redaksi

Hingga berita ini ditulis (02/09/2025), klarifikasi lanjutan dari pihak banggar dan TAPD terkait alasan dan urgensi pengadaan belum diterima redaksi. Informasi akan diperbarui begitu tersedia keterangan resmi dari Banggar DPRD dan TAPD.