Dalam rangka memastikan pembangunan tahun 2025 berjalan efektif dan terarah, Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, menghadiri Rapat Paripurna DPRD untuk Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2025, Selasa (5/7/2025), di ruang sidang paripurna DPRD Boltara.
Momentum ini jadi bukti nyata sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal anggaran dan arah pembangunan daerah menuju Boltara yang lebih maju dan sejahtera.
KUPA dan PPAS: Fondasi Penyesuaian Anggaran Pembangunan 2025
Apa Itu KUPA dan PPAS?
- KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran): Dokumen strategis yang memuat arah kebijakan perubahan anggaran.
- PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara): Menentukan batasan belanja dan prioritas pembangunan di sisa tahun anggaran.
Dengan penandatanganan ini, pemerintah daerah kini memiliki dasar hukum dan arah yang jelas untuk menyelaraskan program kerja dan pendanaan.
Komitmen Bupati: Kemitraan yang Strategis
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin Lasena menekankan pentingnya semangat kolaboratif antara DPRD dan Pemkab Boltara.
“Kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD adalah investasi strategis. Kita harus terus mendorong pencarian dan peningkatan sumber-sumber pendapatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menekankan bahwa kedua lembaga memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pengendalian dan pengawasan pembangunan.
Siapa Saja yang Hadir?
Rapat paripurna penting ini turut dihadiri oleh:
- Wakil Bupati Boltara, Moh. Aditya Pontoh, S.IP
- Pimpinan dan Anggota DPRD Boltara
- Para Asisten Sekda dan pimpinan OPD
- Seluruh stakeholder pengelola anggaran dan perencana pembangunan
Kehadiran berbagai unsur pemerintahan menunjukkan kuatnya dukungan terhadap perubahan APBD 2025 yang lebih responsif dan tepat sasaran.
Dengan penandatanganan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2025, Pemerintah Kabupaten Boltara menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga stabilitas fiskal dan mengarahkan anggaran secara bijak.
Langkah ini tidak hanya memperkuat koordinasi lintas lembaga, tetapi juga menjadi landasan penting untuk mempercepat realisasi program-program strategis menuju Boltara yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.