Sabtu, 15 Maret 2025, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) menegaskan bahwa pertambangan adalah hak rakyat dan harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa aktivitas tambang harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan serta kelestarian lingkungan.
“Kita perlu menjaga kelestarian alam, dan di sinilah peran pemerintah sangat penting untuk hadir dan memastikan semuanya berjalan dengan baik,” ujar Gubernur YSK.
Peringatan Keras Gubernur: Jangan Percaya Pihak yang Tidak Paham Tambang
Gubernur YSK meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh opini pihak-pihak yang tidak memahami seluk-beluk pertambangan. Ia menyinggung seorang perwakilan rakyat di DPR yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat Sulut dalam isu pertambangan.
“Padahal dia warga Sulut, tetapi tidak membela kepentingan rakyat. Ke depan, tidak usah lagi memilih manusia seperti itu,” tegasnya.
Percepatan RTRW Demi Pertumbuhan Ekonomi Sulut
Gubernur juga menyoroti pentingnya percepatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulut.
“Saat ini, ada 10 provinsi di Indonesia yang belum memiliki RTRW, termasuk Sulawesi Utara. Kami berusaha untuk segera menyelesaikannya agar pembangunan dan perekonomian dapat berjalan dengan lebih baik,” jelasnya.
Menanggapi Konflik di Pertambangan Ratatotok
Terkait insiden di pertambangan Ratatotok yang menyebabkan satu warga meninggal dunia, Gubernur YSK menyampaikan rasa prihatin yang mendalam. Ia memastikan bahwa situasi saat ini sudah kembali kondusif setelah melakukan komunikasi intensif dengan pihak terkait.
“Tadi malam saya sudah berbicara dengan mereka, dan situasi saat ini sudah kembali terkendali,” ujarnya pada Selasa, 11 Maret 2025.
Sebagai bentuk belasungkawa, Gubernur YSK juga mengirimkan karangan bunga untuk korban dan keluarganya.
“Saya sangat mengenal Ratatotok dan masyarakatnya. Para penambang di sana adalah teman-teman saya, mereka semua adalah saudara saya,” kata YSK dengan nada emosional.
Serahkan Penanganan Hukum kepada Aparat Berwenang
Gubernur YSK mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia meminta agar semua pihak menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum.
“Serahkan semuanya kepada Kepolisian, agar penyelesaian konflik ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
- Pesta Demokrasi Dimulai: YSK dan Victor Mailangkay Serahkan Berkas Pendaftaran di KPU
- Dukungan Doa Warga Menjadi Kekuatan Sirajudin dan Aditya Menuju Kursi Bupati Bolmut
- Tokoh Masyarakat Bintauna Tuntut Penutupan Tambang Ilegal di Kabupaten Bolmut
