Bupati Boltara Peragakan Pembayaran PBB-P2 2026 via QRIS, Dorong Digitalisasi Pajak Daerah

Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) memperagakan langsung pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 melalui QRIS, Selasa (21/4/2026). Demo itu berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Boltara dalam rangkaian penyerahan SPPT PBB-P2 2026 dan upacara peringatan Hari Kartini. Inovasi QRIS pada SPPT PBB-P2 menandai babak baru digitalisasi layanan pajak daerah di Boltara.

Melalui demonstrasi tersebut, Bupati menunjukkan kemudahan pembayaran hanya dengan memindai kode QR yang tercetak di SPPT. Wajib pajak cukup melakukan scan QR lewat aplikasi pembayaran digital, memasukkan nominal sesuai tagihan, lalu menyelesaikan pembayaran dalam hitungan detik. Seluruh proses berlangsung cepat, praktis, dan tanpa antre di loket konvensional.

QRIS pada SPPT PBB-P2 Pangkas Antrean Loket, Wajib Pajak Bisa Bayar dari Rumah

Penerapan QRIS pada SPPT PBB-P2 memangkas kebutuhan wajib pajak datang langsung ke loket pembayaran. Masyarakat kini dapat menyelesaikan kewajiban pajak dari mana saja, bahkan dari rumah masing-masing. Kemudahan ini menjadi jawaban atas keluhan lama soal antrean panjang di loket pembayaran pajak.

Langkah ini merupakan bentuk konkret komitmen Pemkab Boltara dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah. Selain mempercepat layanan, sistem QRIS juga meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi penerimaan pajak daerah. Setiap transaksi tercatat otomatis dalam sistem, sehingga peluang kebocoran atau kesalahan input menurun drastis.

Forkopimda hingga Sangadi Hadir, Pemkab Targetkan Optimalisasi PAD 2026

Kegiatan ini mendapat perhatian luas dari peserta upacara yang hadir di lapangan. Jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, Sangadi/Kepala Desa, serta ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Boltara menyaksikan langsung demo pembayaran tersebut. Kehadiran seluruh elemen pemerintahan memperkuat pesan bahwa digitalisasi pajak adalah agenda bersama lintas instansi.

Pemkab Boltara menargetkan fitur pembayaran berbasis QRIS ini mampu mengerek tingkat kepatuhan masyarakat membayar PBB-P2. Peningkatan kepatuhan itu secara langsung mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026. Dengan PAD yang lebih sehat, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Inovasi QRIS pada SPPT PBB-P2 juga menempatkan Boltara sejajar dengan daerah-daerah lain yang lebih dulu mengadopsi pembayaran pajak digital. Ke depan, Pemkab berharap model serupa dapat diperluas ke jenis pajak dan retribusi daerah lainnya. Transformasi digital di sektor pajak pun menjadi salah satu pilar utama reformasi keuangan daerah Boltara.

• Strategi Kota Tomohon dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Lewat PBB-P2
• Qode QR: Cara Cerdas Optimalkan Bisnis dengan Sekali Pindai
• PAD Bolmong 2025 Menguat: PBB-P2 Tembus Rp2,57 Miliar, Pajak Daerah Nyaris Capai Target