Bupati Sirajudin Lasena Tinjau RTLH 2026, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem
BOLMUT – Program RTLH Boltara 2026 menjadi fokus utama dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sirajudin Lasena turun langsung meninjau calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Selasa (14/04/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, pemerintah daerah memverifikasi status kepemilikan lahan secara ketat. Langkah ini penting guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari.
Sirajudin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program tersebut. Ia memastikan setiap bantuan tidak hanya melihat kondisi fisik rumah. Namun, legalitas lahan juga menjadi perhatian utama.
“Bantuan harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di masa depan,” ujarnya.
Pemerintah daerah memperkuat verifikasi lapangan sebagai langkah strategis. Dengan cara ini, data penerima bantuan menjadi lebih akurat dan transparan.
Selain itu, tim memastikan kondisi rumah calon penerima sesuai kriteria RTLH. Pemerintah juga mengecek kelengkapan administrasi kepemilikan lahan. Oleh karena itu, program berjalan lebih aman dan tepat guna.
Program RTLH Boltara 2026 menjadi bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas hunian secara merata. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup lebih layak dan sehat.
Sirajudin menilai program ini memberi dampak langsung bagi warga. Tidak hanya dari sisi tempat tinggal, tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi.
Pada tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan tujuh unit RTLH melalui APBD. Bantuan tersebut diberikan kepada warga di berbagai desa.
Penerima bantuan meliputi Alfret Garing (Desa Sangtombolang), Farham Paputungan, dan Alfian Samuel (Desa Bintauna Pantai). Selain itu, bantuan juga diberikan kepada Hendra D. Gereu (Desa Mome), Mohamad Kantohe (Desa Bunong), Rahim Abubakar (Desa Ollot I), serta Erni Gumohung (Desa Kuala Utara).
Di sisi lain, pemerintah pusat turut memperkuat program ini. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Boltara memperoleh 537 unit rumah.
Bantuan tersebut berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Penyerahan dilakukan dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD 2027 Sulawesi Utara.
Sirajudin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi ini diyakini mampu mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Selain itu, penyediaan hunian layak menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan. Oleh sebab itu, program RTLH harus berjalan optimal dan berkelanjutan.
Ia berharap program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.
“Kami ingin masyarakat merasakan manfaat langsung dari program ini,” katanya.
Warga penerima bantuan menyambut program ini dengan antusias. Mereka berharap pembangunan rumah segera direalisasikan.
Selain itu, masyarakat menginginkan kualitas bangunan sesuai standar layak huni. Harapan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk menjaga kualitas program.
“Semoga rumah ini segera dibangun dan nyaman ditempati,” ujar salah satu penerima bantuan.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Ening Sutrisni Lasena Adam, jajaran perangkat daerah, serta unsur TNI dan Polri. Kehadiran berbagai pihak memperkuat koordinasi di lapangan.
- Sirajudin Lasena & Aditya Pontoh Resmikan 14 Rumah Layak Huni, Bukti Nyata Lawan Kemiskinan
- Dikorbankan Aturan? Saat Pemerintah Tak Kompak, Guru PAI Jadi Sasaran
- Walikota Tomohon Resmikan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Tara-Tara
